Riuh Tenaga Kerja Asing (TKA) selalu menjadi bahan perbincangan bagi semua kalangan masyarakat. Masalah klasik yang terus menjadi hangat ketika ada yang membakar. Para pejabat di Negeri Bumi Anoa harus memberikan kepastian tentang komitmennya. Tidak hanya sekedar menyampaikan kata menolak. Tapi tidak serius “stengah-stengah” sehingga harus diperlukan pembuktian. Tolak Ya Tolak!
Dikabarkan para Warga Negara Asing (WNA), asal Tiongkok itu akan benar masuk di Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk bekerja pada perusahaan tambang di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. Mereka akan datang dengan waktu yang tidak lama lagi. Besok, lusa atau kapan?. Bisa saja hari ini.
Pada pemberitaan beberapa media belum lama ini, kedatangan para TKA asal Tiongkok yang berjumlah 500 orang itu katanya, akan menggunakan Visa 312. Dengan izin tinggal terbatas dalam rangka diantaranya sebagai tenaga ahli. Alasan itulah membuat lunak hati keras Abdurrahman Shaleh, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra. Jiwa keras didalam vidio viralnya seperti hadir di dalam mimpi bagi para pemerhati masyarakat lingkar tambang.
Pernyataan Ketua DPRD Sultra yang dianggab banyak pihak tidak konsisten. Tentang menjawab masuknya 500 TKA di Sultra. Sehingga masyarakat akan bertanya. Ada apa? Jika banyak para pejabat yang berwenang soal kedatangan TKA, juga seperti melindungi? Karena tidak membuka kepastian 500 WN-Asing. Sebaliknya ada beberapa wakil rakyat/ DPRD Sultra sangat berapi-api bahkan siap bersama aliansi masyarakat turun demonstrasi. Hal ini sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerintah.
Disini ditegaskan kepada para pejabat publik yang sudah bersuara keras. Tolak TKA. Harus benar-benar memastikan selain Visa bagian dari kelengkapan dokumennya. Tapi apa benar mereka sesuai fakta-fakta sebagai tenaga ahli. Apakah mereka sudah mengikuti pelatihan bahasa, agar bisa menggunakan/berbahasa Indonesia? (Baca: Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga kerja Asing).
Karena pengalaman penulis selama berada di Maluku Utara, mengivestigasi persoalan dampak pertambangan di Pulau Obi pada tahun 2017 sampai 2018) silam, hampir setiap malam dalam perjalanan kapal penumpang reguler dari Ternate ke Pulau Obi/Kawasi, site perusahaan tambang nikel milik investasi asing. Selalu bertemu dengan para TKA asal Tiongkok. Jarang kita mendengarkan mereka mengerti apalagi bisa mengucapkan bahasa Indonesia. Pengalaman itu, berharap tidak terjadi pada 500 TKA yang masuk di Sultra. Cukup sudah kita seperti “dinina bobokan”.
Wahai.. para penguasa negeri ini. Dengarkan suara-suara jeritan rakyatmu. Dimana suara rakyat Sultra yang mengatakan terbuka menerima/mendukung para TKA datang?. Tapi hampir semua lapisan masyarakat menyatakan menolak kedatangan mereka. Lalu untuk siapa investasi tambang di Morosi?. Sungguh ampuh investasi tambang, semua seakan-akan mengalahkan segalanya.
Pemerintah harus memastikan kepada publik tentang indetitas 500 TKA masuk di Sultra. Mereka benar sebagai tenaga ahli atau bukan?. Banyak tanda-tanda menjadi kekhawatiran, sebab polemik kebijakan antar pejabat daerah.
Bagian Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), harusnya dapat menyampaikan secara objektif dengan tujuan bisa dipahami. Karena setiap gestur pejabat publik akan dinilai dan menyampaikan suatu hal kepada masyarakat akan menjadikan sorotan.
Namun apapun yang terjadi, kini para TKA itu akan tetap masuk. Tidak peduli lagi suara-suara penolakan demi kelancaran investasi.
Dikutip laman pemberitaan media dari Kedutaan Besar (Kedubes) Republik Indonesia di Beijing, Tiongkok (19/6) lalu. Mitigasi COVID-19 dan perbaikan iklim investasi merupakan prioritas utama Pemerintah Indonesia saat ini dalam menyambut New Normal. Hal tersebut disampaikan oleh Duta Besar RI untuk Republik Rakyat Tiongkok pada China Enterprises Going Global Risk Conference: 2020 Global Investment Services Forum and Foreign Embassies & Overseas Industrial Parks’ Promotion Information Release di Hotel Sheraton Beijing. Kamis (18/6/2020).
Forum tersebut diselenggarakan oleh Jiang Tai International Associates yang merupakan organisasi yang terafiliasi dengan berbagai investor Tiongkok. Jiang Tai International Associates memiliki misi utama untuk mengidentifikasi negara tujuan potensial dan memberikan rekomendasi bagi perusahaan yang akan melakukan investasi di luar negeri. Indonesia dinilai sebagai salah satu negara tujuan investasi prioritas bagi Tiongkok.
Dengan demikian harapan kepada pemerintah. Pilihan hati rakyat seluruhnya. Dengarlah suara-suara rakyatmu, agar memastikan kebenaran 500 TKA yang datang di Sultra. Tenaga ahli ataukah bukan?(**)
Buton, 23 Juni 2020
Penulis adalah Aktivis Masyarakat Lingkar Tambang
