Oleh: Muhammad Risman
Indonesia sebagai wilayah kepulauan sangat pasti mengandalkan potensi pariwisata laut dan pengelolaan pesisir pantai. Festival Budaya Tua Buton yang diselenggarakan pada tanggal 19-24 Agustus lalu di kompleks Pemerintahan Kabupaten Buton menjadi momentum tepat.
Kehadiran Ali Mazi sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) menyatakan pada hari puncak kegiatan untuk mewacanakan Sail Buton tahun 2021 di teluk Pasarwajo, Buton. Ali Mazi akan menghadap langsung kepada Presiden Jokowi.
Konsensus kegiatan disebabkan Indonesia merupakan negara maritim. Negara kepulauan terbesar di dunia yang mengandalkan jalur pelayaran untuk menyatuhkan pulau-pulau. Disebut sebagai negara maritim mengacu pada julukan Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia.
Keunikan tersebut diimbangi dengan ragam budaya dan suku bangsa Indonesia. Maka itu, Buton bagian dari wilayah kepulauan berdekatan dengan Wakatobi yang lebih duluan menjadi destinasi kunjungan pariwisata. Sangat memungkinkan pengaruh Sail Buton tahun 2021 akan bisa sama dengan Wakatobi.
Kementerian Pariwisata Indonesia (dalam hal ini Wonderful Indonesia) untuk mengambil langkah-langkah mengintensifkan kegiatan promosinya.
Salah satu dari beberapa pameran pariwisata yang diikuti Indonesia adalah Outbound Travel Mart (OTM) pada 23-25 Januari 2019 di Mumbai, India. Wakatobi merupakan salah satu dari 10 destinasi yang masuk dalam pameran itu.
Sangat bangga Kabupaten Wakatobi menjadi bagian Buton dapat berada dalam posisi yang diprioritaskan oleh Kemenpar sebagai pusat karang laut bersama Bunaken di Provinsi Sulawesi Utara dan Raja Ampat Provinsi Papua Barat.
Terkait pelaksanaan Sail atau festival pelayaran, sudah dilaksanakan pada beberapa daerah. Sebut saja Sail Banda 2010. Kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia, Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia, dan pemerintah Provinsi Maluku dan institusi lainnya yang diselenggarakan dari tanggal 12 Juli 2010 hingga 8 Agustus 2010.
Sail Morotai 2012. Kegiatan bahari tingkat internasional hasil kerja sama Sail Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, Dewan Kelautan Indonesia, dan badan pemerintahan Indonesia lainnya yang diiikuti oleh lebih dari 100 peserta dari berbagai negara di seluruh dunia.
Dan terakhir, sail Wakatobi-Belitong 2011 adalah suatu rangkaian kegiatan bahari yang diadakan di wilayah sekitar Wakatobi dan Belitong pada Juli hingga pekan keempat Agustus 2011.
Momentum itu akan mendatangkan para wisatawan asing maupun lokal sehingga perlu kesiapan yang layak untuk menghadirkan para wisatawan. Karena pengembangan potensi pariwisata membutuhkan fasilitas pendukung. Mereka hadir menyaksikan benar-benar merasa nyaman. Ini menjadi perhatian serius. Jangan disepelekan apalagi mengabaikan.
Seperti daerah lain yang sudah pernah melaksanakan Sail. Semua bertujuan agar potensi di daerahnya dapat menjadi favorit bagi pengunjung. Misalkan di Morotai Provinsi Maluku Utara. Ada potensi pariwisata yang dikenal Pulau Dodola. Jika air laut surut, terlihat pemandangan indah pasir putih yang membentang antara dua pulau yang terpisah.
Selain potensi pariwisata pantai, dikenalkan juga seni kebudayaan setempat. Disana juga ada jejak perang dunia II yang menjadi pusat perhatian dalam Sail Morotai tahun 2012. Begitu juga di Wakatobi ada Karang Laut yang mendunia.
Terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimasa Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Republik Indonesia sangat mendukung pengembangan pulau-pulau kecil untuk dikelola menjadi destinasi tujuan wisatawan.
Promosi dan setiap tahun alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk membangun fasilitas pendukung diprioritaskan melalui Kemenpar. Di daerah turut mengalokasikan APBD demi sukseskan kegiatan.
Kemudian terbit lagi UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Beberapa peraturan perundang-undangan mengatur atas pengelolaan pesisir dan pulau-pulau membuka lebar Pemerintah didukung masyarakat mengelola kawasan pariwisata.
Usulan Persiapan Sail Buton tahun 2021 mendatang harus sudah dipersiapkan secara baik. Tidak sebatas wacana yang disampaikan oleh Ali Mazi, Gubernur Sultra. Tetapi melalui kajian anggaran agar dapat diefektifkan kebutuhan sesuai anggaran. Jangan menjadi beban APBD pada akhirnya merugikan daerah.
Secara teknis peran Dinas Pariwisata mengadakan Fokus Group Discussion (FGD) untuk membahas kesiapan. Itu diperlukan. Agar hal-hal yang belum masuk secara cepat ditindaklanjuti kepada Pemda. Kebijakan membangun sarana-prasarana merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan.
Kemudian masalah regulasi. Persoalan pelestarian lingkungan, dilarang membuang sampah di laut dan pelestarian pesisir pantai. Ini menjadi faktor pendukung utama dalam mensukseskan kegiatan besar seperti Sail Buton tahun 2021 nanti.
Berkaca pada kegiatan Festival Budaya Tua Buton yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2013 di Pasarwajo. Saat ini sudah ketujuh kalinya. Banyak para pengunjung wisatawan asing mengeluhkan sampah. Sementara destinasi wisata banyak dipusatkan dipesisir laut.
Fasilitas yang sudah ada dijaga. Jangan dibiarkan rusak seperti bangunan milik Pemda yang terlihat sepanjang jalan Ibukota Buton. Perumahan dinas diperbaiki jika ada kerusakan. Ditempati, yang paling terpenting sebagaimana tujuan dan fungsinya. Penataan ruang kota diperhatikan agar pemandangan wajah Ibukota Kabupaten Buton dapat menjadi nyaman para pengunjung wisatawan asing maupun lokal.
Pemprov Sultra bersama Pemda Buton harus bersenergis agar apa yang diwacanakan dapat terwujud. Mensukseskan pelaksanaan Sail Buton tahun 2021 menjadi agenda utama Pemda Buton.
Dimulai saat ini harus menyiapkan. Koordinasi sudah dimulai. Antara Pemda di wilayah Kepulauan Buton harus dilibatkan. Karena Kabupaten Buton secara adminstrasi adalah induk dari Kota Baubau, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Bombana dan Kabupaten Wakatobi.
16 tahun lalu, Baubau yang menjadi Ibukota Kabupaten Buton. Akan menjadi teristimewa jika pelaksanaan Sail Buton tahun 2021 di teluk Pasarwajo melibatkan daerah yang dimekarkan dari Buton.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Buton dari Wilayah Kota Baubau ke Wilayah Pasarwajo Kabupaten Buton, menjadi terpisah diantara daerah lain di wilayah Kepulauan Buton.
Seni kebudayaan yang sama. Buton harus diperjuangkan bersama dan saling mendukung. Tidak bisa jalan sendiri masing-masing daerah. Pengaruh kesultanan Buton harus dikembalikan sebagai daya kekuatan untuk mengembalikan kejayaan maritim Buton.
Katanya, nenek moyang masyarakat Buton adalah pelaut sejati. Maka sudah sepantasnya melalui Sail Buton tahun 2021 mengembalikan kejayaan itu. Harus dikenalkan kepada dunia internasional. Buton memiliki sejarah tentang jalur pelayaran.
Jika apa yang diharapkan dapat terwujud. Pasti akan ada perubahan untuk kemajuan wilayah kepulauan Buton. Percepatan pembangunan lebih meningkat. Investor jasa dan lain-lain akan masuk diwilayah kepulauan Buton terutama diharapkan Pasarwajo menjadi sentral dari sektor jasa setelah Baubau.
Dari hitungan jarak perjalanan darat Baubau dengan Pasarwajo kurang lebih 55 Km, sangat memungkinkan menjadi daerah penyangga sektor jasa diwilayah Buton bagian timur. Geografis Pasarwajo yang menghadap dengan laut Banda dapat menjadi sentral jasa.
Inilah harapan kepada Pemda Kabupaten Buton lebih cermat karena penyelenggaraan Sail Buton tahun 2021 harus berdampak terhadap perekonomian dan pembangunan daerah. Semoga ini, sekali lagi bukan hanya sekedar wacana. Amin.(***)
Penulis adalah Pemerhati Pariwisata Buton
