PENASULTRA.COM, KENDARI – Salah satu Calon Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra), Muh. Fajar Hasan (FH) mengaku bakal mendorong investasi yang berpihak pada kepentingan daerah jika terpilih menjadi ketua Kadin Sultra.
Menurutnya, Kadin dibentuk melalui UU Nomor 1 Tahun 1987. Tujuannya adalah untuk menjembatani kepentingan pengusaha lokal dan pengusaha asing dengan pemerintah Indonesia. Secara organisasi Kadin merupakan wadah pengusaha dan inkubator bisnis.
“Di Sultra, Kadin harus menjadi pemain utama, menjadi jembatan antara pemerintah dengan pengusaha dan masyarakat lokal dengan investasi. Dekade ini arus modal ke Sultra baik PMA maupun PMN deras sekali”, kata Fajar Hasan melalui rilis persnya, Minggu, 20 Desember 2020.
Menurut BKPM, Sultra menjadi salah satu daerah tujuan investasi prioritas di Kawasan Timur Indonesia. Kadin harus memastikan investasi tersebut berwatak lokalisme atau berpihak pada kepentingan daerah.
“Itu sebabnya, pengusaha kita tidak boleh menjaga jarak, harus aktif dan menjadi bagian atau inner circle investasi, tentu saja dengan kepentingan ideologis mempercepat pembangunan ekonomi Sulawesi Tenggara”, ungkapnya.
Kata dia, pengusaha lokal haruslah berdaya, tidak boleh tertatih. Strateginya, peran Kadin harus lebih maksimal lagi dalam menjembatani kepentingan pengusaha terhadap investasi, pemerintah dan perbankan. menurutnya, peran strategis ini belum maksimal diperankan oleh Kadin sebagai akselelator lintas sektor.
Oleh karena itu, menurut Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Halu Oleo (UHO) ini, untuk merespon dinamika dunia usaha yang begitu cepat, maka Kadin Sultra harus lebih progresif lagi.
“Misalnya digitalisasi data pengusaha lokal, membangun mutual strategis antara pengusaha dan dunia perbankan, serta menempatkan sektor UMKM menjadi link sektor atau terkoneksi dengn investasi”, papar FH sapaan akrabnya.
Lebih lanjut CEO beberapa IUP ini mengatakan kedepannya secara reguler Kadin Sultra akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, serta menjadikan Kadin Kab/Kota sebagai lumbung informasi dunia usaha dan mitra strategis pemerintah daerah.
“Kadin ini anak kandung pemerintah, tidak boleh menjaga jarak dengan kekuasaan. Misalnya pada tingkat tertentu, idealnya setiap kunjungan kepala daerah ke luar negeri, wajib mengikutsertakan perwakilan Kadin selaku organisasi penting dunia usaha, karena Kadin secara kelembagaan berjejaring dengan Kadin di seluruh dunia. Bersama-sama pemerintah daerah mempromosikan potensi investasi di daerah. Misalnya Presiden Jokowi ketika menghadiri Forum Ekonomi Multilateral pasti menyertakan perwakilan Kadin Pusat”, tutupya.
Penulis: Sain
