PENASULTRA.COM, KENDARI – Sejumlah masa yang tergabung dalam lembaga Badan Pemerhati Hukum dan Sosial (BPHS) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengelar aksi demonstrasi di Polda Sultra, Senin, 10 April 2023.
Aksi demonstrasi ini, mendesak Kapolda Sultra agar secepatnya memberikan kepastian hukum terhadap kasus dugaan korupsi pada pembangunan gedung VIP RSUD Tanduale Kabupaten Bombana.
Penanggung jawab aksi Alfansyah menjelaskan, sampai saat ini kasus dugaan korupsi yang menghabiskan anggaran hingga 9 miliar lebih tersebut, mandek di Polda Sultra.
Untuk itu, pihaknya meminta dan mendesak Polda Sultra agar mempercepat penanganan kasus tersebut.
“Kasus ini dilimpahkan di Polda sejak tahun 2022 tapi sampai hari ini belum ada kepastian hukum, makanya kami meminta Polda Sultra agar segara menetapkan tersangka,” ungkapnya.
Dirinya lanjut meminta Polda Sultra tidak pandang bulu dalam menindaklanjuti kasus dugaan korupsi yang merugikan negara tersebut.
“Kami mendesak Polda Sultra untuk melakukan penetapan tersangka kepada semua pihak yang terlibat dalam kasus ini, sebagai langkah tegas supremasi hukum kepada pelaku tindak pidana korupsi dan juga bentuk komitmen Polda Sultra dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat Bombana,” tegasnya.
Lebih lanjut pihaknya meminta, agar Propam dan Irwasda Polda Sultra ikut memonitoring atas lambanya perkembangan kasus tersebut.
“Kami Propam dan juga Irwasda Polda Sultra melakukan monitoring lambatnya penanganan kasus ini, jika tidak ada kepastian hukum kami akan membawa ini di Mabes Polri dalam waktu dekat ini,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Ferry Walintukan menjelaskan kasus tersebut saat ini sementara dalam proses pemeriksaan audit investigasi.
“Penanganan perkara pengadaan ruang VIP RSUD Bombana sudah tahap pemeriksaan audit investigasi,” katanya melalui pesan Wawasannya.
Editor: Tim Redaksi
