PENASULTRA.COM, MUNA – Mantan Koordinator Divisi Advokasi Fitra Jakarta, La Ode Rahmat Apiti menilai mutasi jabatan yang dilakukan Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Teguh Setyabudi belum lama ini merupakan kebijakan provokatif.
Kata Rahmat, kebijakan tersebut melecehkan masyarakat dan publik Sultra. Maka dari itu, harus dihentikan.
“Beberapa bulan terkahir Pj Gubernur Sultra selalu mengundang reaksi negatif publik dalam melakukan mutasi dan sejenisya. Itu kebijakan yang mempertontonkan keburukan Pj Gubernur dalam memimpin Sultra,” ungkap Rahmat, Kamis 5 Juli 2018.
Selain mutasi, sambung Rahmat, pembentukan tim sembilan lelang blok tambang Mattarape juga tak lepas jadi sorotan. Sebab dua kebijakan itu memicu kegaduhan baru di masyarakat Sultra.
“Jadi baiknya Pj Gubernur Sultra Teguh Setyabudi membubarkan dan menghentikan kebijakan-kebijakan yang tidak produktif,” tegas mantan Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Daerah se-Indonesia-Djogjakarta (IKPMD) itu.
Dari hasil penelurusan, tambahnya, kebijakan-kebijakan tersebut, ada dua hal yang mau digolkan Pj Gubernur. Pertama, terkait jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra. Kedua, pembentukan tim sembilan lelang blok tambang Mattarape.
“Pj Gubernur akan menggolkan Sekda Sultra imporan (non putra putri Sultra). Kedua. Terkait blok tambang ada perusahaan tertentu yang mau dikondisikan untuk jadi pemenang Tender,” beber Rahmat.
Ia menyebut, semua kebijakan tersebut semata-mata untuk kepentingan pribadi dan melecehkan masyarakat Sultra. Ia menyarankan Pj Gubernur Sultra baiknya kembali ke nawaitu dalam memimpin Sultra.
“Bila dua hal itu terus dilakukan, maka masyarakat Sultra akan melakukan perlawanan,” tekannya.(b)
Penulis: Sudirman Behima
Editor: La Basisa
