oleh

Kemerdekaan Pers di Sultra Harus Dirawat Bersama

PENASULTRA.COM, KENDARI – Tingkat Kemerdekaan Pers di Sultra saat ini sedang bagus karena secara nasional berada di level terbaik. Agar prestasi itu bisa awet dan menjadi teladan bagi daerah lain, maka segenap pemangku kepentingan pers di Sultra harus serta merta ikut merawatnya dengan keterbukaan yang bertanggung jawab.

Sri S dari Subdit Komunikasi Bappenas saat mengawali pembukaan Sosialisasi Indeks Kemerdekaan Pers di Hotel Horison, Kendari, Rabu mengemukakan, semua daerah saat ini berlomba menjadi daerah paling baik dalam pelaksanaan kemerdekaan persnya, dan beruntung sekali Sultra berhasil meraih prestasi yang cukup baik itu.

Keberhasilan Sultra sedikitnya dipengaruhi oleh tiga sektor yakni politik yang sehat, ekonomi yang lancar dan phisik yang juga menggembirakan. Kalau salah satu dari tiga sektor itu pincang, Sri meyakinkan maka prestasi itu mustahil bisa diraih.

Baca Juga:  Kapoldasu Ajak Masyarakat Medan Ubah "Image" Gudang Preman

“Makanya jika ingin prestasi itu awet semua pihak harus merawat kemerdekaan pers. Kuncinya, keterbukaan yang bertanggung jawab harus dijaga, terutama sekali oleh pihak daerah,” ujar Sri.

Menurut penilaian pejabat di tingkat pusat itu daerah Sultra belum sepenuhnya familiar dengan era keterbukaan. Buktinya pihak Bappenas kerap menerima keluhan tentang tertutupnya akses publik untuk mengetahui detil APBD.

Mestinya, kata Sri, publik harus diberi keleluasaan mengetahui penggunaan APBD hingga sekecil kecilnya.

Baca Juga:  Simak! Kapolda Sultra Blak-blakan Soal Kasus Tewasnya Randi

Di DKI Jakarta, kata beberapa peserta sosialisasi Kemerdekaan Pers, masyarakat bisa leluasa mengetahui detil penggunaan APBD sampai sampai masyarakat protes kenapa ada dana APBD DKI yang besar dan dinilai berlebihan untuk beli lem aibon, pulpen dan lain-lain.

“Jadi biarkan publik di Sultra juga mengetahui penggunaan dana SPBD itu. Jangan ditutup tutupi,” ujar Sri.

Menanggapi hal itu, Kadis Kominfo Sultra, Saefulah menegaskan bahwa pada dasarnya daerah Sultra sudah transparan. Sudah memberi keleluasaan untuk mengetahui penggunaan dana APBD, hanya jaringan internet di daerah ini yang dijadikan alat memantau APBD Sultra sering terganggu.(b)

Penulis: Ami Herman/Yeni Marinda

NEWS FEED