oleh

Klarifikasi Sorotan Warga ke PT TMS, Kades Lengora Diduga “Masuk Angin”

Pesona Kota Kendari

PENASULTRA.COM, BOMBANA – Kepala Desa (Kades) Lengora Kecamatan Kabaena Tengah, Awaludin ikut angkat bicara memberikan klarifikasi soal sorotan masyarakat terhadap aktifitas PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS) di Kabaena Tengah seperti dilansir salah satu media lokal baru baru ini, mendapat tanggapan dari aktifis Satuan Pemuda Bombana (Satpa).

Sarman, Ketua Bidang Investigasi Satuan Pemuda (Satpa) Bombana menduga Kades Lengora ini “masuk angin” alias mendapatkan kompensasi tertentu dari pihak perusahaan.

“Ini saya tidak bisa bedakan ini pak Awaludin, apakah berkomentar kapasitas seorang kades atau seorang Humas PT Tonia,” semprot Sarman.

Menurutnya, Kades Lengora ini terlalu kentara memiliki kedekatan khusus dengan pihak perusahaan. Pasalnya PT TMS ini beraktifitas di desa Lengora Pantai bukan di Desa Lengora.

“Saya sarankan kepada Kades Lengora untuk profesional mengurus masyarakatnya saja di Desa Lengora. Jangan mengurusi masalah di Lengora Pantai karena itu bukan wilayahnya,” ucap Sarman seraya menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan aksi besar di lokasi tambang dan ESDM Sultra dalam waktu dekat.

Baca Juga:  Reses di Pulau Kabaena, Yusran Silondae Serap Aspirasi Masyarakat

Kemudian soal sosialisasi diam diam yang dilakukan pihak perusahaan sudah diakui oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana. Bahwa sosialisasi produksi PT TMS tidak dikoordinasikan dengan pihak BLH. Apalagi lanjut Sarman sebagian IUP Produksi PT TMS berada diatas kawasan hutan produksi.

Untuk menghindari masalah dikemudian hari lanjut Sarman, PT TMS ini harus melakukan sosialisasi terbuka dengan menghadirkan pihak terkait yakni BLH, Kehutanan, ESDM, dan tokoh tokoh masyarakat. Agar terbangun kesepahaman terkait rencana produksi PT Tonia.

Warga Lengora Pantai lainnya Muliamin Darwis (32) ikut menyoroti banyaknya surat kerangan tanah (SKT) yang diterbitkan Kades Lengora Pantai kemudian diperjualbelikan pada pihak perusahaan. Menurutnya, tindakan ini akan beresiko hukum. Pasalnya lahan yang diperjualbelikan ini masuk dalam kawasan hutan produksi.

Baca Juga:  Dermaga Batuawu Rusak Dihantam Ombak, Aktivitas MV Cantika Dialihkan

“Saya mendesak pihak kehutanan untuk ikut memantau aktifitas PT TMS. Jika tidak masalah ini akan kami adukan ke penegak hukum,” tukas Muliamin.

Untuk diketahui, polemik ini bermula saat Satpa Bombana menyoroti aktifitas PT TMS tentang komposisi rekruitmen karyawan PT TMS yang diduga tidak memprioritaskan warga lokal Lengora Pantai.

Sementara perusahaan ini beraktifitas di wilayah Lengora Pantai dan masyarakat setempat yang merasakan dampak langsung dari aktifitasnya. Namun Kades Lengora Awaludin malah mendukung aktifitas PT TMS dengan menyebut pihak perusahaan bekerja baik memprioritaskan warga lokal sebagai karyawan.(b)

Penulis: Zulkarnain
Editor: Kas

NEWS FEED