oleh

Pelayanan Disdukcapil Mubar Dinilai Tebang Pilih

Pesona Kota Kendari

PENASULTRA.COM, MUNA BARAT – Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara (Sultra) disorot.

Sorotan kali ini datang dari Koordinator Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) Sultra, Nur Arduk.

Arduk menuding, dinas yang dinahkodai Alimin itu pilih kasih dalam proses pelayanan. Bahkan ditengarai tidak profesional.

Kata Arduk, tudingan itu bukannya tanpa alasan. Pasalnya, bagi warga yang bakal mencetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) berbelit-belit, jika tidak memiliki kenalan orang dalam. Sebaliknya, kalau ada kenalan, maka prosesnya pasti cepat dan mudah.

Bukan hanya itu, staf yang melayani selalu berdalih blanko kosong (tidak ada stok) bila melayani orang yang tidak dikenalnya.

“Seperti cetak KTP-el, kalau orang yang tidak ada kenalan alasannya belum ada blangko atau apalah. Tapi kalau ada jaringan didalam, maka itu cepat dicetakan,” kata Arduk dengan nada kesal, Senin 27 Agustus 2018.

Baca Juga:  Soal Pengaspalan Jalan Lumba-lumba, Bina Marga Muna Diduga Tabrak Aturan

Selain pelayanan cetak KTP-el, tambahnya, perbaikan kekeliruan penulisan huruf pada identitas diri juga dinilainya lamban. Sebab, untuk merubah satu huruf atau angka saja pada identitas, Disdukcapil Mubar membutuhkan waktu dua minggu.

“Aneh juga kalau cuma satu huruf, harus tunggu dua minggu?,” ujarnya.

Arduk meminta kepada Bupati Mubar, agar mencopot Kadis Dukcapil dan perangkat kerja yang tidak profesional.

“Ini adalah upaya menertibkan pelayanan di Capil dan cara menghilangkan praktek kerja-kerja KKN di dalam pemerintahan,” ungkapnya.

Arduk menghimbau, kepada masyarakat ketika melihat praktek-praktek KKN, agar mendokumentasikan, melalui video atau foto.

Sementara itu, Kadis Dukcapil Mubar Alimin menepis jika dinas yang dinahkodainya, pilih kasih dalam melakukan pelayanan publik.

Menurutanya, pihaknya tetap mengedepankan profesionalitas dalam bekerja. Terkait lambannya proses pelayanan, ia mengakui mengalami keterlambatan. Namun itu bukan karena pihaknya memilih milih warga yang dikenal.

Baca Juga:  Program BSPS di Muna 2017 Diduga Diselewengkan

Sambungnya, pelayanan berbasis online, seperti KTP-el membutuhkan signal yang memadai. Sementara wilayah Mubar sendiri, signalnya kurang baik (timbul tenggelam).

“Sebagai pelayan publik, kami sudah lakukan kerja maksimal untuk masyarakat. Tapi salah satu kendala adalah signal yang kurang bagus, yang terkadang menghambat. Dan yang kita lakukan saat ini, kita kerja biar hari libur,” ucap Alimin.

“Memang kita sadari, masyarakat maunya cepat. Dan itu kita sudah upayakan,” ulasnya.

Ia menjelaskan, soal blanko KTP-el, ia menyebut stoknya tetap ada. Bahkan pihaknya menargetkan akhir tahun 2018, warga Mubar yang sudah layak memiliki KTP-el akan terpenuhi.

“Tidak benar itu info, blangko tetap ada. Hanya memang masyarakat kita minta untuk bersabar. Yang pasti kita tetap layani kalau datang mengurus. Tidak ada perbedaan antara warga satu dan lainnya, semua sama kita layani,” pungkasnya.(b)

Penulis: Sudirman Behima
Editor: La Basisa

Komentar

NEWS FEED