PENASULTRA.COM, BUTON UTARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara (Butur) pada Senin 2 Juli 2018 menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-11 Buton Utara di Gedung Islamic Center.
Pada paripurna itu, Ketua DPRD Rukman Basri Zakariah mengungkapkan rasa syukur atas dinamika perjalanan pembangunan sejak terbentuknya Buton Utara hingga diusia yang saat ini menginjak 11 tahun.
“Atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pejuang, perintis serta pendiri Kabupaten Buton Utara yang telah memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian kemajuan dan pembangunan hingga saat ini,” ungkap Rukman saat menyampaikan pidatonya di Rapat Paripurna Istimewa.
Dalam rapat paripurna tersebut juga, politisi PAN itu mengungkapkan bahwa diusia Butur yang ke-11 ini hendaknya dijadikan momentum progres kebangkitan mewujudkan perkembangan dan penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan yang menjadi harapan masyarakat.
Olehnya itu diharapkan Bupati Buton Utara, Abu Hasan mengambil langkah-langkah kebijakan dan strategis dalam pelaksana pembangunan daerah yang bertumpu pada daerah dan masyarakat Buton Utara.
“Untuk mewujudkan pemerintah yang baik dan pemerintah yang bersih sebagai salah satu upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka DPRD Kabupaten Buton Utara akan senantiasa berupaya semaksimal mungkin melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsinya dengan baik sesuai Undang-undang,” ujar Rukman Basri Zakariah.
Di rapat paripurna yang juga dihadiri Wakil Bupati Ramadio, Sekretaris Kabupaten Muh Yasin, Kepala Organiasi Perangkat Daerah (OPD) Butur, anggota DPRD, tokoh agama, tokoh pemekaran, camat, lurah dan kepala desa itu, Bupati Butur Abu Hasan memberikan apresiasi kepada DPRD Buton Utara menyelenggarakan rapat paripurna istimewa dalam rangka HUT Lipu Tinadeakono Sara ke-11.
Abu Hasan turut mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Butur yang telah bekerjasama dengan baik sehingga tugas-tugas pemerintahan dapat berjalan secara optimal.
“Hari ulang tahun ini adalah hari ulang tahunnya kita semua dan hari ulang tahunnya seluruh masyarakat Buton Utara. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah hadir, karena kehadirannya akan memberikan warna dan makna tersendiri,” ujar Abu Hasan.
Mantan Karo Humas Pemprov Sultra itu menambahkan, seiring dengan perjalanan waktu tidak terasa daerah Butur telah berada pada fase menentukan tepatnya tanggal 2 Juli 2018.
Dalam rentang usia tersebut secara seksama proses perjuangan Kabupaten Buton Utara penuh dengan romantika, dinamika, dan bahkan penuh perjalanan sejarah.
“Dan terbentuknya Kabupaten Buton Utara harus kita yakini bahwa semata-mata atas berkat rahmat Allah SWT dan didorong oleh keinginan luhur seluruh masyarakat Buton Utara kala itu,” tandasnya.
DPRD Butur Setujui LKPJ Penggunaan APBD 2017
Beberapa waktu sebelumnya pula sebagai wujud kemitraan, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Butur) menggelar rapat paripurna mengenai Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2017 di Gedung Parlemen setempat.
Wakil Ketua DPRD Butur, Sujono yang menerima draf laporan pertanggungjawaban itu mengatakan pihaknya segera membahasnya. Tentunya, semua fraksi bakal memberikan catatan atau pandangan terhadap laporan pertanggung jawaban tersebut.
“Kemudian, setiap fraksi memutuskan apakah menerima atau menolak,” ujar Sujono beberapa waktu lalu.
Politisi Partai Golkar itu menambahkan, setelah dilakukan pembahasan untuk melakukan penelaahan, dan analisa kemudian diberikan rekomendasi terhadap LKPJ tersebut.
“Semua fraksi menyatakan menyetujui LKPJ yang diserahkan dan kemudian menyampaikan pandangan fraksi atas LKPJ itu,” terangnya.
Sementara itu, Bupati Butur Abu Hasan menuturkan, penyampaian LKPJ tahun 2017 dilaksanakan dalam rangka mematuhi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Ketua PDIP Butur itu mengungkapkan, pendapatan asli daerah sebesar Rp13 miliar atau sebesar 48 pesen selama tahun lalu. Kemudian, dana perimbangan mampu terealiasi sebesar Rp524 miliar.
“Untuk belanja daerah ditargetkan Rp650 miliar. Bisa terserap Rp614 miliar atau sebesar 94 persen,” rincinya.
Abu Hasan menambahkan, belanja langsung ditargetkan bisa tergunakan sebesar Rp273 miliar, hanya bisa terealisasi Rp267 miiar atau 97 persen.
“Untuk indeks pembangunan manusia sebesar 65 persen, angka harapan hidup 70 persen, pendapatan rill perkapita Rp7,4 juta, pertumbuhan ekonomi daerah 6,4 persen, dan penduduk miskin 9.600 atau 15,78 persen,” tutupnya.(***)
