PENASULTRA.COM, JAKARTA – Ada hal menarik dari setiap habis agenda acara pelantikan gubernur dan wakil gubernur akhir-akhir ini di era Mendagri Tjahjo Kumolo. Seperti halnya pasca pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan, Senin 1 Oktober 2018.
Sore harinya, Mendagri bergegas membawa kedua pasang gubernur ke KPK. Tjahjo sebagai Mendagri tentunya memiliki alasan penting dibalik inisiatifnya.
“Hari ini kami minta waktu ke KPK untuk diskusi berdialog saja tentang area rawan korupsi, tentang pencegahannya juga supaya temen-temen gubernur dan wakil gubernur terpilih ini lebih memahami apa yang menjadi program KPK, khususnya masalah pencegahan dan memahami area rawan korupsi,” ungkap Tjahjo pada awak media di Gedung KPK, Senin 1 Oktober 2018.
Agenda seperti ini tentunya baru di era Tjahjo Kumolo dilakukan. Setiap habis dilantik pasangan kepala daerah dibawa ke KPK.
“Saya kira ini pengalaman, sudah berapa ratus kepala daerah kena OTT KPK dan tindak pidana korupsi tidak OTT. Kami ingin memiliki komitmen kuat ke depannya bersama-sama dengan KPK, dalam upaya pencegahan praktik-praktik koruptif,” tegas Tjahjo.
Ia menyebut, dua gubernur yang baru dilantik sudah pengalaman. Sebab dua-duanya merupakan mantan bupati, termasuk wakil gubernur juga yang dari Sumatera Selatan, wakil gubernur Kalimantan Timur yang anggota DPR.
“Tentunya bagaimana kita bisa menguatkan komitmen bersama sebagai contoh bagi para kepala daerah lainnya,” tukasnya.
Sebelumnya, agenda serupa sudah pula dilakukan Mendagri. Pasca pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih tahap I pada 5 September 2018, Mendagri Tjahjo Kumolo membawa sembilan pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih ke KPK.(b)
Sumber: Puspen Kemendagri
Editor: Ridho Achmed
